Sikap Bermasyarakat NU Serta Pandangan NU Terhadap Pancasila dan NKRI menjadi bahasan menarik jika melihat konteks historis sampai aspek sosiologis mengapa NU lahir dan bagaimana NU mewujudkan Nasionalisme dan kesetiaannya kepada NKRI dan Pancasila?  Bahkan  sampai pada pembelaan NU terhadap NKRI dan mengakui NKRI sebagai “Daarussalam” (negara yang damai) atau nampak dalam dakwah NU tidak pernah memunculkan gejolak dan pertentangan antara tradisi lokal dengan nilai keIslaman yang disampaikan oleh para Kyai NU.

Nahdlatul Ulama’ memposisikan Pancasila sebagaimana proporsinya, bukan sebagai Agama Pancasila tapi sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dijalankan bersama secara beriringan tanpa harus dihadapkan pada pilihan salah satu atau tidak memilih keduannya.

Sikap kemasyarakatan NU telah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, No. 02/MNU-27/1984 tentang Khitthah NU. Namun, untuk memahaminya perlu dipahami terlebih dahulu Dasar-Dasar faham keagamaan NU yang bersumber kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur`an, as-Sunnah,al-Ijma’, dan al-Qiyas dengan pendekatan bermadzhab: Fikih salah satu dari empat madzhab( Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), Bidang Aqidah( Abu Hasan Al Asy’Ari dan Abu Mansur Al Maturidi), Tasawuf ( Al Ghozali, Syekh Junaid Al Bghdadi), Islam adalah agama yang Fitri yang menyempurnakan kebaikan yang sudah ada.

NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, yang menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif, serta bertaqwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru. Bahkan merujuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Agama Islam adalah wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, dan jihad fi sabilillah.  Karena itu, NU mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dahulu, sekarang, maupun masa mendatang karena bagaimana pun sebuah negara atau organisasi dapat dikatakan modern dari tataran manajemen dilihat dari tiga tinjauan (masa lalu/ kesejarahannya, Masa sekarang dan Masa datang) dan PBNU secara akronim dapat dijabarkan sebagai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 yang keempatnya merupakan Pilar Bangsa yang dikampanyekan MPR.