Mendekati H-12 pelaksanaan pemilu serentak 2019, atmosfer pertarungan para kandidat dalam Pilpres maupun Pileg 2019 semakin memanas. Tak hanya yang beredar di media sosial, apa yang terjadi di dunia nyata juga butuh ekstra kejelian dan kernyitan dahi untuk mengurai permasalahan. Penghadangan dan penolakan seakan jadi ritual bersambung dari daerah satu ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan dalam perbedaan yang sudah sekian lama kita rajut dalam bingkai kebhinekaan, perlu dipererat kembali.

Semua bersaing untuk merebut simpati dan dukungan, tapi lupa untuk memberikan edukasi politik terkait kedewasaan berbeda pilihan. Masyarakat hanya menjadi ladang tempat dilemparnya isu dan berita fitnah atau hoaks. Padahal kita tahu bahwa hoaks adalah berita bohong yang dibuat oleh orang jahat untuk tujuan kejahatan. Sehingga bisa dipastikan jika pembuat hoaks memang menginginkan kegaduhan, dan semakin aneh jika Ratna Sarumpaet malah bangga mengaku pembuat hoaks terbaik. Karena sejatinya pembuat hoaks terbait dalam sejarah adalah Iblis yang membujuk Hawa untuk melanggar larangan Allah SWT.

Masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan politik yang menjelaskan bagaimana berdemokrasi dalam bingkai kebangsaan. Sehingga mereka tidak terjebak pada topik-topik perdebatan dan permusuhan. Masih banyak ruang kosong yang belum tersentuh dan perlu diberdayakan. Karena selama ini pendidikan demokrasi yang dilaksanakan hanya pada kulit luar yang bersifat transaksional dan struktural.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendidikan, maka warga Nahdliyin sebagai bagaian bangsa Indonesia, harus dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan politik yang komperehensif, sehingga warga Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Disisi lain juga masih ada warga NU yang bingung bersikap dalam menghadapi politik hari ini. Semenjak NU menyatakan diri tidak menjadi partai politik, maka terjadi perubahan arah pilihan politik warga NU yang awalnya model stelsel kelompok dari PBNU sampai anak ranting menjadi sikap politik stelsel individual.

Menelisik rekam jejak hasil Muktamar NU ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, maka sebenarnya, warga NU sudah memiliki pedoman berpolitik warga NU walaupun masih sering dijumpai mereka berpolitik dibalik kalimat “NU kembali kepada Khittah 1926”.

Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.

Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.

Dengan demikian keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisiasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU menghimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan cita-cita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsi akhlaqul karimah.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendidikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini atau sebutan lainnya “Wani Piro?”. Namun demikian, prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

8. Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.