Oleh: Jamil Wahab Peneliti Balitbang Kemenag

Beberapa kali para jendral kita seperti Hendro dan Gatot melontarkan pernyataan, Indonesia dalam suasana menghadapi proxy war, yaitu perang yang tidak mengerahkan militer, tapi sesuatu yang tidak terlihat, seperti ideologi dan budaya.

Proxy war tidak bisa dianggap sepele, jika tidak dilawan dengan strategi yang tepat bisa meruntuhkan negara. Perang dengan musuh yang menggunakan militer lebih mudah dihadapi. Indonesia pernah menghadapi DI/TII (1948-1962), sebuah kekuatan ideologi dan militer yang tidak bisa dianggap enteng. Saat itu, pemerintah melalui TNI-nya menggunakan pendekatan “soft” dan “hard”, hingga akhirnya berhasil menumpas gerakan sparatis pimpinan Kartosuwiryo itu.

Dalam proxy war yang dihadapi negara saat ini, dengan adanya HAM dan demokrasi, pemerintah hanya bisa melawan melalui pendekatan “soft”. Untuk itu dalam pertempuran melawan ideologi radikal, pemerintah mencoba melalukan kontra narasi radikalisme, deradikalisasi, dan penutupan situs kelompok radikal. Selain itu pemerintah juga merevitalisasi pemahaman tentang Pancasila yg digawangi Yudi Latif.

Menurut Yudi Latif: Pancasila tidak bisa disamakan/dibandingkan dengan agama. Pancasila beda dengan agama, tapi tidak bisa dilepaskan dari agama. Masih menurut Yudi Latif: jika diperumpamakan gedung, agama itu ibarat gedung-gedung tinggi. Ada gedung Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan agama lainnya. Dimana Pancasila? Pancasila adalah jembatan yang menghubungkan masing-masing gedung itu agar penghuninya dapat saling berinteraksi sosial. Untuk membatasi paham dan gerakan radikal, Pemerintah juga kini mengeluarkan Perpu 2/2017, meski masih pro kontra, namun ini adalah sebuah langkah tegas dan berani dalam menghadapi penetrasi paham radikal yg sudah masuk ke semua lini.

Bagi pihak yg tidak setuju, pemerintah mempersilahkan mengujinya lewat MK. Pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan “hard”, kecuali hanya dalam keadaan “darurat”, misalnya jika teroris sudah membawa bom maka bisa langsung dilumpuhkan, tidak harus menunggu bom meledak. Kewenangan menetapkan keadaan “darurat” itu memang sangat subjektif menurut keamanan, namun tanpa kewenangan untuk melakukan tindakan koersif, akan banyak korban berjatuhan. Jika kita meyakini proxy war sedang terjadi, maka beberapa langkah yang dilakukan pemerintah itu perlu mendapat apresiasi.

Sayangnya dalam kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 saat ini, nampaknya posisi pemerintah serba sulit. Pihak yang berdiri di seberang pemerintah cenderung menyalahkan.

Dalam situasi ini nampaknya kelompok radikal menemukan momentumnya. Indonesia super multikultural dan plural baik dari segi etnis dan agama, hal ini bisa menjadi potensi kekayaan bangsa, namun sekaligus bisa menjadi sumber pertikaian. Untuk itulah para pendiri bangsa ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita patut bersyukur, dengan Pancasila negeri ini masih tetap bisa berdiri hingga saat ini. Dengan proxy war, sesama bangsa bisa saling berhadapan dan saling membunuh. Jika negara-negara Arab yang satu bangsa, bahasa, dan satu daratan saja bisa runtuh. Apalagi Indonesia, saya yakin akan sangat mudah diruntuhkan. Untuk itu kepentingan politik jangan sampai mengalahkan kepentingan bangsa. Ironinya politik dan radikalisme saat ini sepertinya saling berkelindan. Semoga kita masih diberi akal sehat, untuk selalu mencintai negeri ini dan tidak turut “berkolaborasi” meruntuhkan negara yang kita cintai.