Oleh: Nuruddin.

Kata Kunci: NKRI, Nahdladul Ulama’, dan Pancasila 

Sikap Bermasyarakat NU Serta Pandangan NU Terhadap Pancasila dan NKRI menjadi bahasan menarik jika melihat konteks historis sampai aspek sosiologis mengapa NU lahir dan bagaimana NU mewujudkan Nasionalisme dan kesetiaannya kepada NKRI dan Pancasila?  Bahkan  sampai pada pembelaan NU terhadap NKRI dan mengakui NKRI sebagai “Daarussalam” (negara yang damai) atau nampak dalam dakwah NU tidak pernah memunculkan gejolak dan pertentangan antara tradisi lokal dengan nilai keIslaman yang disampaikan oleh para Kyai NU.

Nahdlatul Ulama’ memposisikan Pancasila sebagaimana proporsinya, bukan sebagai Agama Pancasila tapi sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dijalankan bersama secara beriringan tanpa harus dihadapkan pada pilihan salah satu atau tidak memilih keduannya.

Sikap kemasyarakatan NU telah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, No. 02/MNU-27/1984 tentang Khitthah NU. Namun, untuk memahaminya perlu dipahami terlebih dahulu Dasar-Dasar faham keagamaan NU yang bersumber kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur`an, as-Sunnah,al-Ijma’, dan al-Qiyas dengan pendekatan bermadzhab: Fikih salah satu dari empat madzhab( Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), Bidang Aqidah( Abu Hasan Al Asy’Ari dan Abu Mansur Al Maturidi), Tasawuf ( Al Ghozali, Syekh Junaid Al Bghdadi), Islam adalah agama yang Fitri yang menyempurnakan kebaikan yang sudah ada.

NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, yang menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif, serta bertaqwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru. Bahkan merujuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Agama Islam adalah wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, dan jihad fi sabilillah.  Karena itu, NU mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dahulu, sekarang, maupun masa mendatang karena bagaimana pun sebuah negara atau organisasi dapat dikatakan modern dari tataran manajemen dilihat dari tiga tinjauan (masa lalu/ kesejarahannya, Masa sekarang dan Masa datang) dan PBNU secara akronim dapat dijabarkan sebagai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 yang keempatnya merupakan Pilar Bangsa yang dikampanyekan MPR.

Pendahuluan

Membincang masalah Nahdlatul Ulama’ merupakan sebuah Khasanah yang tak pernah habis dalam hal tema dan materi yang dimilikinya. Baik sisi historis maupun sisi pergerakan dan tokoh di dalam organisasi yang didirikan oleh para Kyai Nusantara ini menjadi daya tarik untuk disimak dan diikuti. Dalam kesejarahannya NU bak bendera pusaka yang selalu dijaga dan dihormati oleh para pengikutnya. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa NU lah organisasi dan Partai keagamaan pertama yang masuk dan bergabung di dalam NASAKOM bersama PNI dan PKI saat itu bahkan NU mampu menjadi stabilisator dan motor dalam kabinet. Bahkan NU jua lah yang pertama menerima Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo dengan kesimpulan bahwa: “Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama”

Dari hal di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam mensikapi sebuah kejadian, NU tidak pernah Ngawur tanpa dasar dan tanpa musyawarah dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan umat. Bahkan dalam kesejarahannya pula, NU belum pernah terbukti berniat memberontak terhadap NKRI. Oleh karenannya kesetiaan NU terhadap NKRI ibarat satu kesatuan yang saling merekat dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga slogan NKRI Harga Mati merupakan semangat yang sekedar terucap di lisan tanpa ada pembuktian.

Salah satu kejadian yang menjadi tonggak sejarah kesatuan tekad warga NU adalah pada pertempuran 10 Nopember 1945 yang di dahului munculnya “ Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945” sehingga tak diherankan jika ada kalangan yang menyatakan bahwa panglima perang saat 10 Nopember 1945 adalah Resolusi Jihad. Dan apreseasi pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dengan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai “Hari Santri” yang pemilihan nama hari Santri sendiri juga merupakan kelegowoan( kerelaan) NU dengan tidak mengkhususkan momentum sejarah tersebut hanya milik kelompok tetapi kiprah dan perjuangan tersebut benar-benar dipersembahkan untuk bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia. Bahkan jika dihitung seberapa banyak jasa para tokoh NU untuk NKRI secara tersirat maupun tersurat, maka jika hitungan hari harus dijadikan hari Nasional, maka deretan nama besar tokoh NU lah yang akan mendominasi deretan nominator tersebut, misalnya pada 1936 NU telah memutuskan dalam Bahsul Masail  Muktamar Banjarmasin bahwa Indonesia adalah Daarussalam (Negara Damai), Pada Tahun 1960 sampai 1965 NU dan tokoh ulama’ menuntut kepada pemerintah agar PKI dibubarkan,  1980 Orde Baru mencanangkan Pancasila sebagai Azas Tunggal dan yang menolak maka organisasi tersebut akan dibubarkan. Ternyata NU yang di Motori Kyai Sepuh (Kyai As’ad Syamsul Arifin, Kyai Ali Maksum, Kyai Masykur Kyai Ahmad Shidiq,  Gus Dur, Mahbub Junaidi dll), justru menerima Pancasila Sebagai Azaz Tunggal karenabagi para kyai, Pancasila bukan Agama tetapi Falsafah hidup bernegara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan kenegarawanan para tokoh NU yang tidak kagetan dengan isu yang saat itu menjadi isu nasional yang cukup menjadi perhatian.

Dalam kancah Internasional, Peran NU sudah ditunjukkan sejak dikirimnya Komite Hijaz sebagai penerima mandat dari NU untuk menyampaikan maksud kepada Raja Ibnu Sa’ud tanpa melalui forum“ Muktamar Islam Dunia” karena delegasi  Indonesia sudah diwakili oleh CCC (Central Comite Chilafat). Diantara hal yang diemban oleh Komite Hijaz untuk disampaikan kepada Raja Ibnu Sa’ud adalah: 1) Meminta Raja Ibnu Sa’ud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, 2) Memohon tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk Masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizuran dan lain-lain. 3) Mohon untuk disebar luaskannya ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai  hal ikhwal haji, baik ongkos haji, Perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh. 4) Mohon hendaknya hukum yang berlaku di Hijaz di tulis sebagai Undang- Undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya  karena belum ditulisnya Undang- Undang tersebut, dan 5) Jam’iyyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Sa’ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul tersebut. Dari sinilah terlihat bahwa berdirinya NU bukanlah respon atas ketidak terlibatan dalam CCC (Central Comite Chilafat) yang saat itu jelas mendukung gerakan faham Wahabi yang di usung Raja Ibnu Sa’ud dan lahinya NU bukan pula karena respon terhadap Muhammadiyyah sebagai pengusung gerakan pembaharuan saat itu, tapi Lahirnya NU saat itu adalah karena membangun Nasionalisme. Yang pada waktu itu, membangun nasionalisme sama halnya dengan membela tanah air, membela tuntutan rakyat untuk merdeka dan tujuan mendirikan NU yang lain adalah mendorongan untuk mempertahankan kebebasan menganut salah satu Madzhab dari Empat Madzhab (Imam Abu Hanifah an Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal) yang keempatnya lebih dikenal sebagai Madzhab Ahlussunnah Wal Jama’ah ( sudah tentu Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dimaksud adalah yang berlaku dikalangan NU).

Disisi lain semakin meluasnya jaringan NU di era sekarang ini dengan berdirinya PCINU di Korsel, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Yaman, New Zeeland, Belanda, Hongkong, Singapura, Yaman, Turki, Suriah, Bahkan juga berdiri NU Afganistan menunjukka bahwa NU semakin mendunia dan dirindukan keberadaannya oleh semua Umat dalam mewujudkan Rahmatan Lil ‘Alamiin sebagaimana terlihat pada Logo Nahdlatul Ulama’ yang diwakili huruf Dhod yang mencengkeram bola dunia. Padahal Rosulullah Muhammad Saw pernah bersabda” Ana Afshohu man Nathoqo bil Dhodi” (Aku (Rosulullah Muhammad Saw) adalah orang yang paling Fasih melafalkan huruf Dhod). Jadi secara simbol, NU harus mewujudkan Rahmatan Lil ‘Alamin.

Berawal dari paparan di atas maka penulis bermaksud membahas bagaimana Pandangan dan Sikap Bermasyarakat NU Serta Pandangan NU Terhadap Pancasila dan NKRI sehingga dapat ditarik benang merah alasan NU membela NKRI dan mengakui NKRI sebagai “Daarussalam” (negara yang damai) atau nampak dalam dakwah NU tidak pernah memunculkan gejolak dan pertentangan antara tradisi lokal dengan nilai keIslaman yang disampaikan oleh para Kyai NU.

Pembahasan

Pandangan NU terhadap Pancasila

Apa yang sekarang sering disebut kalangan NU sebagai Khittah Nahdliyah atau Khittah NU kiranya dapat diberi pengertian sebagai “Garis-Garis Perjuangan NU dan sekaligus merupakan pedoman amaliyah kaum Nahdliyin sebagai pengamalan ajaran Ahlussunnah Wal Jama,ah”.  Sehingga batasan organisasi sudah jelas mengatur wawasan, penghayatan, dan pola ajaran Islam yang sudah membudaya dikalangan Ulama’ Ahlussunnah Wal Jama’ah dan para pengikutnya. Sementara dalam pengertian lain Khittah NU adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama’ yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Jadi Khittah NU adalah garis-garis perjuangan NU untuk menjaga nilai historis dan tetap meneguhkan Nahdlatul Ulama’ sesuai dengan tujuan didirikannya Organisasi Nahdlatul Ulama’ dengan bersumber pada faham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang diterapkan menurut kondisi masyarakat Indonesia. Khittah NU juga harus digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

Memahami sejarah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyah Diniyah (organisasi keagamaan) tidak cukup hanya dengan membaca formalitas kelahirannya pada 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya, bersamaan pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Arab Saudi. Jauh sebelum itu, NU sudah ada dan berwujud dalam bentuk jama’ah (community) yang terikat oleh aktivitas keagamaan yang mempunyai karakteristik tertentu dengan wilayah pengamalan ajaran kelompok ini adalah di  Nusantara. Sebagaimana yang disampaikan Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratusy Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah Wal jama’ah yang menyatakan:

“Qot Kaana Muslimul Iqthoril Jawiyati fiz Zamanil Kholiyati Mutanaqqil Araa’i wa Madzhabi, Wamuttahidil Ma’khodzi wal Masyrabi,  Wa Kulluhum fil Fiqhi ‘Ala Madzhabin Nafiisi, Madzhabil Imam Muhammad Idris. Wa fi Ushuliddiini ‘Alal Madzhabi Abil Hasan Al Asy‘Ari. Wa Fit Tasouwufi ‘Alal Madzhabil Imam Al Ghozali wal Imam Abil Hasan As Syadzili”

“Sungguh kaum muslimin tanah Jawa (Nusantara) pada masa lalu sepakat dalam pendapat dan madzhabnya; tunggal sumber rujukannya. Semuanya dalam fikih memedomani madzhab indah, madzhab al-Imam Muhamamd bin Idris asy-Syafi’i, dalam Ushuluddin memdomani madzhab al-Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari, dan dalam Tasawuf memedomani madzhab al-Imam al-Ghazali dan al-Imam Abu al-Hasan asy-Syadzili.”

Secara amaliyah dan sikap beragama diwilayah Nusantara telah memiliki kesepakatan dalam beberapa hal Bermadzhab ( Fiqih, Ushuluddin, dan Tasawuf) sehingga modal persatuan inilah yang kemudian ditarik menjadi benang merah menjadi Nasionalisme mewujudkan Kemerdekaan.

Dalam perjalanannya pertanyaan Bagaimana Perspekti NU terhadap Pancasila? Mempertentangkan Pancasila dan Islam memang terasa lebih mudah daripada memahami keduanya secara proporsional. Namun demikian, NU telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, yang tercantum dalam Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam, sebagai hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo, sebagai berikut:

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.

Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Jadi NU memposisikan Pancasila sebagaimana proporsinya, bukan sebagai Agama Pancasila tapi sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dijalankan bersama secara beriringan tanpa harus dihadapkan pada pilihan salah satu atau tidak memilih keduannya.

Merujuk pernyataan KH. Achmad Siddiq, Peletak Dasar  Khitthah NU: “Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 (bil lafdhi wal ma’nal murad), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah.”

Sehingga pada sikap yang dilakukan Nahdlatul Ulama’ melalui Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo tersebut bukan sikap tanpa alasan dan hanya memenuhi tuntutan ORDE BARU, tapi Nahdaltul Ulama’ mampu menjawab dengan alasan matang dan tegas sebagaimana dipaparkan di atas. Sehingga ketika diarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah Ideologi nasional bangsa Indonesia. Yang pada pokoknya Ideologi berisi hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita, sehebat apa pun sebuah Ideologi adalah buatan manusia. Sedangkan Agama adalah Wahyu dari Allah SWT. Sehingga posisinya jelas.

Ideologi dan Agama tidak harus diposisikan dipilih salah satu dari keduanya atau dibuang keduanya secara langsung. Seorang pemeluk agama boleh saja berideologi, berfilsafat, berbudaya berdasarkan negara, asalkan ideologi, filsafat, dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan nili-nilai keagamaan. Nahdlatul Ulama’ saat itu memposisikan Pancasila bukan sebagai lawan yang dipertentangkan, tetapi memposisikan sebagaimana tempat mestinya. Nahdlatul Ulama mengamalkan dan melaksanakan ideologi Pancasila dan Agama secara bersamaan, tidak memposisikan pada bagian memilih salah satu dari keduanya.

Sikap Kemasyarakatan NU

Sikap kemasyarakatan NU telah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, No. 02/MNU-27/1984 tentang Khitthah NU. Namun, untuk memahaminya perlu dipahami terlebih dahulu Dasar-Dasar faham keagamaan NU yang bersumber kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur`an, as-Sunnah,al-Ijma’, dan al-Qiyas. Sedangkan dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama’ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-Madzhab):

Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi.

Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.

Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

Dari empat dasar keagamaan yang dimiliki NU inilah menjadi ciri khas Ahlussunnah Wal Jama’ah yang belakangan ini juga digunakan oleh kelompok Ektrimis (Islam Garis Keras), Maka untuk membedakan Ahlussunnah Wal Jama’ah NU menambahkan kata An Nahdliyah sehingga menjadi Ahlussunnah Wal Jama’ah An Nahdliyah. Pemberian nama ini bukan mengganti subtansi faham keagamaan yang ada, tapi untuk mempertegas penyebutan dan pembedaan dengan Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dipakai kelompok lain.

Dari Empat Dasar-dasar pendirian keagamaan NU ini akhirnya menumbuhkan sikap kemasyarakatan NU yang memiliki ciri-ciri:

Sikap Tawassuth dan I’tidal

Sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan

Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Dalam pemahaman yang parsial sikap kemasyarakatan ini dianggap tidak tegas dan cenderung pasif dan tidak terkesan semangat dalam perubahan, semisal ketika pada aksi- aksi 411, 212, dan seterusnya, NU dinilai lamban dan tidak menunjukkan greget. Tapi justru diamnya NU tanpa Instruksi Struktural dari tingkatan PBNU menunjukkan kematangan NU dalam bersikap dengan tetap berprinsip pada empat sikap keberagamaan di atas. Sehingga kondisi sebenarnya mampu diurai dengan terang dan tanpa mengorbankan umat demi kepentingan sesaat.

Dalam tataran praktisnya dasar-dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan itu membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.

Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.

Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah), persatuan (al-ittihad), serta kasih mengasihi.

Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al-karimah), dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara.

Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.

Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.

Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.

Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

NKRI Perspektif NU

Demokrasi di era reformasi telah membuka seluas-luasnya pintu kebebasan. Bahkan kebebesan yang menjurus pada tindakan makar terhadap negara pun leluasa bergerak. Semisal eksistensi Hizbut Tahrir yang jelas-jelas mengagendakan penggulingan negara (tasallum zimam al-hukm). Namun bagi NU, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan upaya final dari perjuangan seluruh penduduk Indonesia–termasuk umat Islam di dalamnya– dalam mendirikan negara.

NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, yang menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif, serta bertaqwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru.

Bahkan merujuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Agama Islam adalah wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, dan jihad fi sabilillah.  Karena itu, NU mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dahulu, sekarang, maupun masa mendatang karena bagaimana pun sebuah negara atau organisasi dapat dikatakan modern dari tataran manajemen dilihat dari tiga tinjauan (masa lalu/ kesejarahannya, Masa sekarang dan Masa datang).

Terkait tanggung jawab tersebut, melalui Muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada 1 Rajab 1415 H/ 4 Desember 1994 M, NU mengeluarkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama No. 02/MNU-29/1994 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Ahkam/Masail Diniyah, yang di antaranya terkait dengan Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan, yang mana di antara isinya adalah sebagaimana berikut:

WAWASAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara -di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan “realitas kehidupan” yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanatNya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.

Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (umara’) dan ulama -sebagai pengemban amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.

Umara’ dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah  QS. al-Nisa’ ayat 59 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. al-Nisa’: 59).
TANGGUNG JAWAB NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DI MASA MENDATANG

Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai “kawasan amal dan dakwah”. Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (Kaffatan linnas dan Rahmatan lil ‘alamin).

Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembangkannya dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”, negara adil dan makmur di bawah maghfirah (ampunan) Allah Swt.

Dalam menyongsong masa depan, Nahdlatul Ulama bertekad untuk selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang harus selalu mengabdi dan beribadah kepadaNya. Untuk itu, tugas Nahdlatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah:

Sebagai “kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini”, dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara -politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek- untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi “Jam’iyah diniyah/ organisasi keagamaan” yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt., cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.

Berperan aktif memeperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridhai Allah Swt.

Menjadikan warga Nahdlatul Ulama dan seluruh warga bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.

Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah Swt., dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.”

NKRI Harga Mati

Musyawarah Nasional tahun 1983 di Situbondo menjadi momentum politik kenegaraan NU diuji. Di tengah kelompok menggugat relevansi Pancasila bagi dasar negara. Kelompok Islamis mulai menawarkan dengan dasar Islam dan Piagam Jakarta mulai ramai dibicarakan yang juga ditandai dengan munculnya Islam radikal sisa-sisa DI/TII. Rdaikalisme itu muncul kembali karena terinspirasi oleh revolusi Islam Iran yang menggetarkan dunia.

Penerimaan NU terhadap Pancasila dan NKRI tidak hanya bersifat politis tapi lahir dan batin ditengah olokan dan cemoohan kelompok lain, akhirnya NU memaparkan penerimaannya terhadap Pancasila dan NKRI dengan penjelasan bahwa NU memposisikan Pancasila sebagaimana proporsinya, bukan sebagai Agama Pancasila tapi sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dijalankan bersama secara beriringan tanpa harus dihadapkan pada pilihan salah satu atau tidak memilih keduannya.

Maka sejak saat ituNKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ramai menjadi tema pidato Kyai-Kyai NU setiap hari dimana pun dan dalam agenda resmi atau tidak resmi. Bahkan saatPanglima TNI Benny Moerdani datang ke Pesantren Pancasila di Klaten Jawa Tengah yang dipimpin oleh KH. Muslim Imampuro meneriakkan yel, NKRI Harga Mati! NKRI Harga Mati! NKRI Harga Mati! Pancasila Jaya! Sejak saat itulah NKRI Harga Mati menjadi Jargon dan yel-yel oleh berbagai pihak termasuk TNI.

Slogan atau yel-yel NKRI Harga Mati! Bukanlah lelucon yang memiliki arti Harga Pas!, tapi lebih kepada menggelorakan semangat Nasionalisme kita dan mengenang jasa para Pendiri Bangsa yang telah mencurahkan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya Indonesia NU belum tentu berdiri dan tanpa NU Indonesia juga tidak akan berdiri. Oleh karena keduanya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tugas kita lah yang tinggal menggelorakan semangat cinta tanah air dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagai implementasi dari Rahmatan Lil ‘Alamin.

Penutup

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama’ memposisikan Pancasila sebagaimana proporsinya, bukan sebagai Agama Pancasila tapi sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dijalankan bersama secara beriringan tanpa harus dihadapkan pada pilihan salah satu atau tidak memilih keduannya.

Sehingga pada sikap yang dilakukan Nahdlatul Ulama’ melalui Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo tersebut bukan sikap tanpa alasan dan hanya memenuhi tuntutan ORDE BARU, tapi Nahdaltul Ulama’ mampu menjawab dengan alasan matang dan tegas sebagaimana dipaparkan di atas. Sehingga ketika diarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah Ideologi nasional bangsa Indonesia. Yang pada pokoknya Ideologi berisi hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita, sehebat apa pun sebuah Ideologi adalah buatan manusia. Sedangkan Agama adalah Wahyu dari Allah SWT. Sehingga posisinya jelas.

Ideologi dan Agama tidak harus diposisikan dipilih salah satu dari keduanya atau dibuang keduanya secara langsung. Seorang pemeluk agama boleh saja berideologi, berfilsafat, berbudaya berdasarkan negara, asalkan ideologi, filsafat, dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan nili-nilai keagamaan. Nahdlatul Ulama’ saat itu memposisikan Pancasila bukan sebagai lawan yang dipertentangkan, tetapi memposisikan sebagaimana tempat mestinya. Nahdlatul Ulama mengamalkan dan melaksanakan ideologi Pancasila dan Agama secara bersamaan, tidak memposisikan pada bagian memilih salah satu dari keduanya.

Sikap kemasyarakatan NU telah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, No. 02/MNU-27/1984 tentang Khitthah NU. Namun, untuk memahaminya perlu dipahami terlebih dahulu Dasar-Dasar faham keagamaan NU yang bersumber kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur`an, as-Sunnah,al-Ijma’, dan al-Qiyas dengan pendekatan bermadzhab: Fikih salah satu dari empat madzhab( Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), Bidang Aqidah( Abu Hasan Al Asy’Ari dan Abu Mansur Al Maturidi), Tasawuf ( Al Ghozali, Syekh Junaid Al Bghdadi), Islam adalah agama yang Fitri yang menyempurnakan kebaikan yang sudah ada.

NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, yang menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif, serta bertaqwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru. Bahkan merujuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Agama Islam adalah wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, dan jihad fi sabilillah.  Karena itu, NU mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dahulu, sekarang, maupun masa mendatang karena bagaimana pun sebuah negara atau organisasi dapat dikatakan modern dari tataran manajemen dilihat dari tiga tinjauan (masa lalu/ kesejarahannya, Masa sekarang dan Masa datang).

Slogan atau yel-yel NKRI Harga Mati! Bukanlah lelucon yang memiliki arti Harga Pas!, tapi lebih kepada menggelorakan semangat Nasionalisme kita dan mengenang jasa para Pendiri Bangsa yang telah mencurahkan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya Indonesia NU belum tentu berdiri dan tanpa NU Indonesia juga tidak akan berdiri. Oleh karena keduanya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tugas kita lah yang tinggal menggelorakan semangat cinta tanah air dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagai implementasi dari Rahmatan Lil ‘Alamin.

Saran

Warga NU

Saran yang penulis sampaikan untuk warga NU adalah untuk memantapkan diri ber NU dan ber Indonesia. Jangan memisahkan diri dari barisan Nahdlatul Ulama’. Mari kita niati berkhidmat di NU untuk ndandani diri kita melalui NU( baik struktural maupun kultural).

Bangsa Indonesia

Kebhinekaan kita untuk dipertahankan, bukan untuk dipertanyakan kenapa ada kebhinekaan? Perbedaan & kita kaya akan khasanah kebangsaan, dari keberagamanlah kita mampu mewujudkan kemerdekaan, pun dari keberagamanlah kita harus mampu mengisi kemerdekaan.

Daftar Pustaka

Abu Nahid & Kerabat AULA, 1992,  Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang: Aqidah, Syariah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama, Yayasan Majalah AULA Jawa Timur, Surabaya.

Abdul Muchith Muzadi, 2007 NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran; Refleksi 65 Th. Ikut NU, Khalista, Surabaya.

Abdul Mun’im DZ, 2017, Fragmen Sejarah NU, Menyambung Akar Budaya Nusantara, Pustaka Compass, Ciputat Baru Tangerang

An-Nadwah al-‘Alamiyah li asy-Syabab al-Islami, al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Ayan wa al-Madzahib, wa al-Ahzab al-Mu’ashirah (ttp.: Dar an-Nadwah al-‘Alamiyah, tth.), bab al-Harakah wa al-Jama’ah al-Islamiyah. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, vol. 2.11

Choirul Anam, 1999,  Pertumbuhan dan Perkembangan NU , Bisma Satu Surabaya, Surabaya

Choirul Anam,  2010, Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari’ah dan Tasawuf, Khitthah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama, PT. Duta Aksara Mulia, Jakarta.

LTN PBNU, 2011 Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Hukum Islam; Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama , Khalista, Surabaya,

Muhammad Hasyim Asy’ari, 1418 H, Terjemah Risalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah, Maktabah at-Turats al-Islami, Jombang.

Tim Aswaja NU Center Jawa Timur, 2016,  Khasanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan, dan Mendakwahkan Ahlussunnah Wal Jama’ah, Aswaja NU Center jawa Timur, Surabaya.