Pada momentum Hari raya Idul Fitri 1438 atau bertepatan dengan Minggu, 25 Juni 2017 kiranya tak elok jika melewatkan momen hari kemenangan tanpa maaf maafan atau yang biasa kita kenal dengan mencari ke Halalan kepada sesama atas khilaf, salah dan dosa kepada tetangga, sahabat, rekanan, para guru dan kyai. Intinya adalah mohon maaf lahir dan bathin.

Pemohon maaf bukan karena secara hakiki bersalah, tapi sebagai tradisi unggah-ungguh Jawa dan etika yang berlaku, seorang yang tidak bersalah pun, akan mengaku salah di bulan syawal dengan kalimat “mohon maaf lahir dan bathin”. Bahkan sebagai simbol pengakuan salah dan meminta maaf ini, ada simbol kupat (ngaku lepat) yang dijadikan hidangan saat hari raya Idul Fitri. 

Kupat yang dalam bahasa Indonesia disebut Ketupat, seakan menjadi hidangan wajib ada pada peringatan hari raya Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia. Biasanya dihidangkan dengan opor ayam atau dengan sayur lodeh. Inilah kekayaan Islam di Nusantara ini yang memasukkan nilai-nilai luhur mengakui kalepatan dengan memakai simbolisasi kupat atau ketupat. Maka tak jarang jika kelompok sumbu pendek tidak menemukan nilai-nilai luhur ajaran Islam Nusantara dengan hanya mencari redaksi teks agama tanpa memahami subtansi sebuah kejadian, dan akhirnya kelompok sumbu pendek itu akan mengatakan bahwa Islam Nusantara dan ajaranya adalah “Bid’ah”.

Perlu diketahui juga bahwa penggagas istilah “halal bi halal” ini adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merupakan salah satu pahlawan Nasional Indonesia dan Pendiri (Muasis) Nahdlatul Ulama’.

Asal muasal istilah “Halal bi Halal” tersebut adalah sebagai beriku:

Setelah Indonesia merdeka 1945, pada tahun 1948, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi dimana-mana diantaranya DI/TII, PKI Madiun. Intinya kondisi bangsa Indonesia tidak akur secara politik maupun secara komunikasi antara elemen bangsa dengan ancaman perpecahan pula.

Pada tahun 1948, yaitu dipertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH. Wahab Chasbullah ke Istana Negara, untuk dimintai pendapat, saran dan solusi untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat tersebut. Kemudian Kyai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan Silaturrahim, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturrahim.

Jawaban Bung Karno saat itu, “Silaturrahim kan biasa Kyai, saya ingin istilah yang lain”.

“Itu gampang”, kata Kyai Wahab. “Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahim nanti kita pakai istilah ‘halal bi halal'”, jelas Kyai Wahab.

Dari saran Kyai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu, mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturrahim yang diberi judul ‘Halal bi Halal’. Alhasil, akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa.

Sejak saat itulah, instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan Halal bi Halal yang kemudian diikuti juga oleh warga masyarakat secara luas, terutama masyarakat muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama’. Jadi Bung Karno bergerak lewat instansi pemerintah, sementara Kyai Wahab menggerakkan warga dari bawah melalui jaringan pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama’.

Jadilah Halal bi Halal sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri sampai seperti sekarang.

Secara histori, kegiatan halal bihalal dimulai sejak KGPAA MANGKUNEGARA I atau yg dikenal dengan PANGERAN SAMBERNYAWA.

 Bentuk kegiatan halal bi halal yang digelar Pangeran Samber Nyawa saat itu adalah dengan menyelenggarakan pertemuan antara Raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana.

Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Kemudian budaya seperti ini ditiru oleh masyarakat luas termasuk organisasi keagamaan dan instansi pemerintah. Akan tetapi itu baru kegiatannya bukan nama dari kegiatannya. kegiatan seperti dilakukan PANGERAN SAMBERNYAWA belum menyebutkan istilah “Halal bi Halal”, meskipun esensinya sudah ada.

Tapi istilah “halal bi halal” ini secara nyata dicetuskan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (THALABU HALÂL BI THARÎQIN HALÂL) yang maksudnya adalah: mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. 

Atau dengan analisis kedua (HALÂL “YUJZA’U” BI HALÂL) adalah: pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

Sebagai penutup, tak lupa kami jajaran Lakpesdam NU Tulungagung mengucapkan minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin, taqobalallahu minna minkum shiyaamana wa syiyaamakum wa antum bi khoir wal hamdulillah.