Full day school atau sehari penuh di sekolah merupakan wacana baru yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan Muhajir Effendy yang pernah meraih gelar doktoral di bidang ilmu-ilmu sosial (baca:politik) dari Kampus UNAIR dan pernah menjabat Rektor Universitas Muhamadiyah Malang. Wacana ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai akademisi, psikolog, para guru Madrasah Diniyah, sampai bakul penthol. Mereka yang Protes bukan karena gusar takut mendapat kompetitor dalam menyelenggarakan pendidikan, tapi lebih kepada kekagetan karena wacana yang begitu tergesa-gesa tanpa melibatkan para pihak dan terkesan mengesampingkan masyarakat pelaku dan pengguna pendidikan.

Sedangkan yang pro dengan wacana kebijakan tersebut cenderung pasif dan menyerahkan semuanya pada keadaan, mereka sekedar nunggu apakah ini jadi atau tidak? Kalau jadi ya dijalankan, kalau enggak jadi ya sudah. Masalah orientasi hasil? Jangan tanya! Apalagi tanya visi apa yang dibawa? Mereka acuh, cenderung enggan keluar dari zona nyaman antara menemukan apa yang melatar belakangi munculnya wacana kebijakan, karena mereka bersikap seperti robot yang tinggal ngikuti siapa yang pegang remot. Pun begitu, mereka menamai dirinya sebagai kalangan profesional.

Dan ada lagi kelompok yang tidak mendukung juga tidak menolak, tapi berkomentar dengan argumen dan perspektif yang ngambang, tidak didukung alasan logis dan argumen praktis apalagi alibi solutif tak tercermin dalam alur komentar mereka. Hanya gambaran dan opini yang digunakan untuk berkomentar. Misalnya, mau pulang sore, mau pulang siang, kita bukan orang sekolahan, kita juga bukan makan dari hasil dari sekolahan, tapi pas ditanya, anaknya sekolah mas? Dia bisu bak arca penunggu gerbang.

Jika kita mencermati wacana tersebut, maka kita juga akan sampai pada hal yang teknis dan praktis. Misalnya pertanyaan apakah kebijakan FDS (Full Day School) dengan 5 hari Sekolah ini sudah dikoordinasikan dengan Menteri Agama? Soalnya yang sering disampaikan sebagai alasan adalah “kebijakan FDS ini sebagai upaya penguatan karakter siswa yang sering mengalami kemerosotan perilaku saat siswa pulang dari sekolah menuju ke rumah”. Lha memangnya jika di sekolah seharian karakter mereka akan konstan, dan stabil tanpa masalah?

Kenapa kok koordinasi dengan menteri agama? Karena Pendidikan Islam induknya di kementrian agama, sebagaimana kita juga harus ingat, lewat pendidikan Madrasah pemerintah punya program revitalisasi 76.000 Madrasah. Sampai pada program Madrasah keagamaan yang berusaha mencetak ulama yang ilmuan, ada madrasah vokasi, yang berusaha mencetak ahli dalam bidang ketrampilan tertentu, dan Madrasah Insan Cendekia yang berorientasi pada pembentukan generasi pari purna. Oleh karenanya perlu koordinasi antar kementrian, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Jika memang FDS yang diwacanakan oleh Pak Muhajir polanya tidak tunggal, dan akan bekerjasama dengan lembaga terkait, misalnya Madrasah Diniyah, lembaga pelatihan, dan Kursusan atau Club okah raga misalnya, perlu aturan yang jelas sampai teknis oprasionalnya, sehingga tidak terjadi mal praktek. Bukan saya sok menggurui, silahkan cek antara indek kemampuan dan ketersediaan SDM dalam skala nasional? apakah sudah tidak ada lagi ketimpangan antara SDM di Indonesia Timur dan Jakarta? Apakah jika wacana kebijakan ini mengharuskan kerjasama dengan lembaga yang ditunjuk, bagaimana melegalisasikan penunjukan ini? Misalnya di sekolah A yang butuh ditambah adalah potensi olah raga, sementara di sekolah B yang butuh ditambah adalah bidang agama, sementara sekolah C yang butuh dikembangkan adalah robotik. Lha trus siapa yang berhak menentukan Kelas A, B, C? Siapa yang boleh menunjuk partner yang diajak kerjasama?   jika melibatkan pihak luar, siapa yang memegang quality controlnya (kontrol kualitasnya?). Jangan sampai sekolah beralih fungsi sebagai Event Organiser yang sekedar ngatur tanpa terlibat sebagai pelaku di dalamnya.

Lantas ada statemen yang menyatakan bahwa dengan kebijakan FDS ini “Madrasah Diniyah akan Booming” karena semakin banyak Sekolah yang bekerjasama dengan Madrasah Diniyah. Kalimat ini menurut saya bersayap, ya kalau kerjasamanya dengan Madrasah Diniyah? Kalau kerjasamanya dengan lembaga kursus? Ya kalau kerjasamanya di manipulasi trus kelas yang dimaksud adalah dengan mendatangkan pengisi acara, model seminar? Ok, kalaulah kerjasamanya memang dengan Madrasah Diniyah, lha kalau Sekolah Swasta di bawah yayasan A yang memiliki bidang sekolah formal MTS, dan MA, terus sekolah non formal Madrasah Diniyah, dan Ngaji Kitab ala pondok. Trus jika kerkasama? Apakah boleh dengan lembaga yang satu yayasan? Jangan sampai nanti ketika wacana ini direalisasikan justru masalah baru yakni banyak Madin yang berperkara gara-gara tidak bisa atau salah dalam pelaporan. Juga jangan sampai booming yang dimaksud adalah ini.

Ada pejabat kemendikbud yang berucap ” Sekolah yang saat ini plus diniyah sebetulnya sudah “selesai”. Kita ingin mendorong sekolah yang belum optimal dalam pendidikan karakternya untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan seperti diniyah”. Ini diucapkan pada waktu rapat gabungan tanggal 12 Juni 2017. Kalimat ini juga aneh, jika lembaga pendidikan Formal dan Madin memang dianggap sudah selesai kaitanya dengan wacana FDS pak Menteri, kenapa tidak buat pilot project dulu, atau buat kebijakan berskala lokal dahulu. Jangan statemen tanpa menunjukkan hasil pribadi, tapi malah nunjuk hasil orang lain. Belum lagi masalah penata kelolaan biaya, masih banyak lintasan virtual yang kudu dikelola dengan jernih, agar marwah FDS yang diharap pak Mentri benar-benar cemerlang.

Jika memang “belajar agama di sekolah terbatas waktunya” maka harus diakui penambahan jam belajar dan penyiapan tenaga pendidik yang berkualitas harus dilakukan dan menjadi kebijakan awal sebelum menjadikan FDS. Jangan sampai karena “Tidak bisa berharap banyak atas PAI di sekolah untuk memberikan pemantapan keagamaan siswa” lantas tiba-tiba menjadikan kambing hitam pendidikan Agama Islam, semua pelajaran ada nilai-nilai moral yang harus disampaikan pada siswa, mulai nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, kecermatan, semua harus ditransformasi semua guru mata pelajaran kepada siswa. Bukan hanya guru PAI saja yang ketika moral dan karakter siswa bermasalah lantas dikambing hitamkan.

Perlu duduk bersama antara Dirjen di Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Islam untuk membahas sinergi sekolah dengan Diniyah Takmiliah. Intinya penguatan pemahaman keagamaan pada siswa, potensi penetrasi ajaran radikal, menghasilkan pendidikan yang mengakar pada budaya bangsa, Pendidikan yang tak hanya belajar ilmu tapi juga akhlaq, sehingga muncul intelektual yang berakhlaq yang akhirnya apa yangbdisebut “Rahmatan Lil ‘alamin” terwujud dari proses pendidikan untuk perubahan.

Jika ngotot dengan FDS, maka harus tahu bahwa konsep FDS juga mengancam perkembangan psikologi anak. Bukan mengancam lembaga pendidikan tertentu. Sebab, tidak semua sekolah siap dengan konsep full day school (FDS) dalam makna sekolah sebagai lembaga yang menyediakan secara all in kebutuhan pelajar. 
Konsep sekolah yang dianut di Negara kita masih berorientasi kepada hasil UN (Ujian Nasional) dan USBD (Ujian sekolah berstandar daerah). Sehingga, FDS itu tampaknya akan diarahkan ke sana. Karena alokasi jam pelajaran yg ada selama ini tidak cukup untuk menuntaskan materi ajar. Dari sini kita bisa melihat bagaimana anak didik diarahkan kepada suasana yang serba monoton dari pagi hingga sore.
Semoga ketika kebijakan ini diwacanakan oleh pak mentri bukan karena gensi mengakui keunggulan hasil kerja Lembaga Podok pesantren dan Madin. Tapi sebagai respon akan kondisi bangsa dan kebutuhan pendidikan akan out put “rahmatan lil alamiin”.