Media massa serempak memberitakan ‘penindasan’ muslim Uighur di Xinjiang, termasuk organisasi kemahasiswaan HMI dengan lantang menyuarakan hal yang sama di depan kedubes China di Jakarta.

Framing yang dibangun adalah, seolah-olah, China sedang menjalankan misi untuk menghilangkan Islam dari tanah Tiongkok atau bahasa halusnya, umat Islam di Uighyur sedang di dholimi. Padahal di China, umat beragama dan yang tak beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Cina sebagaimana pada bab 2 Pasal 36 yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut:

“Warga negara China mempunyai kebebasan beragama. Instansi negara, kelompok masyarakat, dan perorangan tidak boleh memaksa warga negara untuk menganut agama atau tidak menganut agama.

Tidak boleh mendiskriminasi warga negara yang menganut agama dan yang tidak menganut agama. Negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal (zheng chang de zongjiao huodong). Siapa pun tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak ketertiban sosial, merugikan kesehatan warga negara, dan merintangi sistem pendidikan negara dengan menggunakan agama.”

Jika kita memahami Undang-Undang Dasar China tersebut, maka tidak mungkin lantas kita menuduh China sedang melancarkan agenda melarang warganya beragama. Untuk hal tersebut, saya konfirmasi beberapa sahabat yang kuliah S2 di China, ada cerita menarik dari mereka terkait Uighur. Berikut penuturan mereka yang berada di China dan faham psikologi serta memahami konflik yang terjadi.

Sejak China dikuasai dinasti Qing dan sebelum dikuasai partai Nasinalis yang pengaruhnya sangat kuat pada tahun 1949 walaupun akhirnya disingkirkan oleh Partai Komunis sampai sekarang, orang-orang Uighur, terutama yang tinggal di Xinjiang bagian selatan, memang sudah lama ingin memerdekakan diri dari China.

Sebagaimana dipaparkan Wang Ke dalam mahakaryanya yang berjudul Dong Tujuesitan Duli Yundong: 1930 Niandai zhi 1940 Niandai (Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur: 1930–1940) terbitan The Chinese University of Hong Kong, kelompok-kelompok separatis Xinjiang memang menggunakan agama Islam untuk melegitimasi gerakannya.

Karena hanya agamalah yang bisa dipakai buat menarik simpati suku lain yang juga tinggal di sana. Andaikan kelompok-kelompok separatis Uighur memakai isu kesukuan, niscaya muslim bersuku Kazakhs yang juga tak sedikit jumlahnya di Xinjiang, akan sulit bersimpati kepada mereka.

Terbukti, dengan isu agama Islam, sampai-sampainya HMI di Indonesia juga terkompori dan bersimpati dan menggelar aksi di depan kedubes China di Jakarta. Padahal, yang dibidik oleh pemerintah China, baik tatkala masih kedinastian maupun sekarang yang komunis, bukanlah agamanya. Juga bukanlah muslim yang moderat. Melainkan kelompok-kelompok separatis yang menggulirkan sentimen agama guna mencapai tujuan politik kelompoknya.

Anehnya, kelompok-kelompok separatis ini tidak benar-benar berniat memperjuangkan Islam. Buktinya, Jüme Tahir, Imam besar Masjid Id Kah Xinjiang yang terkenal moderat dan pro-pemerintah itu pun dihabisi dengan keji selepas memimpin Shalat Subuh pada 30 Juli 2014 silam.

Saat awal Arab Spring bergulir, saya konfirmasi sahabat-sahabat di Arab untuk konfirmasi apa dan bagaimana kondisi psikologi di lapangan. Karena sekuat berita yang hanya katanya, akan kalah dengan keterangan orang yang langsung berada di lokasi kejadian dan mengalami kejadian tersebut. Jikalau ada pelajaran yang bisa kita petik dari kehancuran Libya dan Syria, Yaman. Maka Uighur di Xinjiang memiliki segala indikator yang sama dengan Arab Spring, dan seharusnya, kita mampu menahan jemari kita untuk tak terburu membagikan hal-hal terkait Uighur di Xinjiang.

Media sosial, kadang membawa alam bawah sadar kita untuk membagikan segala info tanpa riset dan kajian mendalam, sehingga arus deras informasi melalui media sosial seakan badai yang tak tertahankan. Akan kah kita mengulang kesalahan yang sama terkait Uighur di Xinjiang?

Jika kita mengkaji sisi geografis dan teretorial Xinjiang, maka kita akan tahu bahwa Xinjiang, merupakan daerah otonomi khusus etnis Uighur di China, yang memiliki perbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Mongolia dan dua daerah rawan di India, Jammu & Kashmir. Pendeknya, Xinjiang merupakan pintu masuk, dan pintu keluar utama dari Eurasia ke daratan China. Maknanya posisi ini sangat strategis bagi musuh China untuk menyemai konflik.

Sedangkan jika dikaji dari sisi historis, konflik di Xinjiang bukanlah hal baru. Sejak Dinasti Qing, etnik Uighur yang menjadi mayoritas di Xinjiang berulang kali memberontak pada penguasa, berdamai, dan kemudian memberontak lagi setiap kali ada kesempatan, dengan menusung isu idilogi diantaranya: Islam, Pan-Turkisme, dan Nasionalisme Uighur.

Jangan kaget ketika ada istilah Pan-Turkisme, karena bagi Turki, Xinjiang dan Uighur adalah bagian penting dari impian untuk membangkitkan Ottoman. Hal tersebut disampaikan oleh Erdogan saat pidatonya pada 1995. Erdogan menyatakan Turkistan Timur bukan hanya merupakan rumah bagi etnis Turki, melainkan juga tempat kelahiran sejarah, peradaban dan budaya Turki. Ia juga menandaskan, “Para martir Turkistan Timur adalah martir kita juga.” Dan Turkistan Timur, adalah Xinjiang dan Uighur, dengan cakupan area yang lebih luas ketimbang batas provinsinya saat ini.

Jika kita mengkaji Xinjiang dari sisi isi kekayaan mineral dan minyak bumi, maka data mencengangkan terkait Xinjiang sebagai produsen minyak yang cukup signifikan di China, Xinjiang seolah tertakdir untuk memiliki banyak masalah, terutama sejak penemuan hampir 54 mineral langka di tanahnya, dan titik cadangan minyak sangat besar di lembah Janggar, yang sudah terekam dalam radar CIA sejak 1987.

Bahkan jika kita mau mengkaji posisi Xinjiang dari sisi transportasi, Xinjiang menjadi jalur penghubung utama komoditi China ke Asia Selatan. Selain itu, Xinjiang yang berbatasan dengan negara-negara di titik utama Eurasia, juga menjadi jalur minyak dan gas yang berasal dari Laut Kaspia, sebelum lepas di Asia-Pasifik. Dan tak kalah pentingnya, Xinjiang juga menjadi titik seberang proyek fiber optik ambisius yang membentang dari Shanghai, hingga Frankfurt

Secara geopolitik, Xinjiang, merupakan titik vital One Belt One Road (OBOR). Jalur ekonomi baru yang diprediksi akan mempercepat keruntuhan hegemoni Amerika Serikat. Maka, dengan titik tekan geopolitik dan geostrategis seberat itu, tak mengherankan jika Xinjiang saat ini membara.

Menurut catatan sejarah, Sun Yat Sen, menyatakan bahwa China merupakan hak milik bersama-rata antara suku Han, Man (Manchu), Meng (Mongol), Hui (Muslim), Tsang (Tibet), dan Miao.

Uighur tidak disebut dalam pernyataan itu, namun menilik populasinya yang sangat sedikit kala itu, China merasa sudah memberi perwakilan kaum muslim melalui suku Hui.

Bahkan di era Kuomintang, umat Islam memiliki wakil yang cukup mentereng sebagai menteri pertahanan China, yang akhirnya malah menjadi pimpinan pemberontakan Kuomintang yang didukung CIA, saat komunisme menang di daratan China.

Pasca invasi Soviet ke Afghanistan, usaha untuk berebut pengaruh di kalangan muslim dan etnis Turkic (termasuk Uighur) menjadi tak terkendali. China merasa Soviet sedang berupaya mengepungnya, dan mengerahkan migrasi muslim Hui besar-besaran ke Xinjiang sebagai tameng.

China juga mengupayakan peningkatan populasi Uighur secara masif, yang berhasil menambah jumlah etnis Uighur dari 4 juta menjadi 8 juta orang dalam 4 dekade saja.

Namun, upaya gegabah China untuk mendirikan camp pelatihan bagi mujahidin Afghanistan dan memberi senjata senilai jutaan dolar pada mereka, terbukti akan menjadi batu sandungan di kemudian hari.

Kekhawatiran China akan maraknya ekstrimisme mengatasnamakan Islam yang bermuara dari Xinjiang, memang bukan isapan jempol belaka. Sejak 2007, sudah terjadi lebih dari selusin serangan teror yang mengatasnamakan Uighur sebagai pelaku dan yang terakhir adalah pembantaian 50 penambang batubara di Aksu, yang dilakukan oleh anasir Turkistan Islamic Party (TIP) dari sinilah Pan-Turkisme dapat dilihat perannya.

Dengan sejarah yang sedemikian ruwet dan ketidak akuran politis dengan suku Hui yang lebih moderat, serta tendensinya untuk melakukan kekerasan dan mudah terhasut radikalisme, Uighur mengalami perlakuan berbeda dibanding muslim lainnya di China.

Diskriminasi dan pengamanan yang lebih ketat menjadi makanan Uighur sehari-hari, dan pemerintah China, cenderung terlihat reaktif dengan upaya ‘menyekolahkan’ kembali para radikalis, yang kemudian digoreng MSM sebagai, camp konsentrasi.

Jadi, apakah benar bahwa China memiliki misi tertentu untuk menggerus Islam?

Di sini kepingan-kepingan ini menjadi menarik. Turkistan Islamic Party (TIP) merupakan salah satu organisasi teror yang tumbuh subur di kalangan Uighur Xinjiang. TIP memiliki hubungan erat dengan Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) dan Talibani Pakistan, dengan ideologi yang sama persis dengan kelompok teroris al-Qaeda. Bahkan, salah satu pimpinan TIP, ditahbiskan menjadi anggota dewan syura al-Qaeda.

Pada perang di Syria, TIP juga menjadi penyedia utama petempur Uighur, dengan mengirimkan Brigade Turkistan, yang sempat masyhur dalam operasi Jisr al-Shughur, ibukota Idlib. Tragedi yang membuat petempur Uighur masyhur adalah ketika mereka mengepung rumah-sakit yang dijaga oleh tentara Syria selama 27 hari, lalu mengeksekusi mereka yang menyerah karena kehabisan logistik.

Uniknya lagi, para petempur Uighur menyeberang ke Syria melalui Malaysia via Kamboja dan Thailand, untuk kemudian menuju Turki menggunakan paspor Turki. Seorang kepala distrik Zeytinburnu yang bernama Nurali, mencetak lebih dari 100.000 paspor Turki palsu untuk petempur Uighur yang selanjutnya mereka gunakan untuk masuk ke Syiria. Meski pihak keamanan Turki mengetahui tentang paspor palsu tersebut, para petempur Uighur ini hanya ditahan paspornya namun diijinkan masuk ke Turki dan berkumpul di sana, yang kemudian masuk ke Syria dan Iraq melalui Turki selatan.

Rekam jejak ekstrimis Uighur di Syria juga tak kalah mengerikan. Bersanding setara dalam hal kekejaman dengan petempur Jabhat Nusra, ‘jihadis’ Uighur disebut tak kenal ampun, seperti dalam pembantaian di Qalb Loze. Mereka juga terkenal susah bergaul dengan selain etnisnya sendiri, dan yang tak kalah penting, mereka juga membanjiri Idlib dengan anak dan istrinya.

Perubahan demografi Idlib ini begitu kentara, hingga menyebabkan China mempertimbangkan untuk ikut serta dalam operasi militer di Idlib saat Rusia membantu Syiria. Pendek katanya, China, ingin memastikan bahwa para ekstrimis Uighur dari daratan China yang berada di Syiria, tumpas dengan tuntas di Idlib.

Namun jika rencana ini dijalankan, maka akan memberikan implikasi serius bagi kerabat puluhan ribu militan yang masih tertinggal di Xinjiang. Sejak penerapan zona de-eskalasi, Erdogan mencoba mempersempit kekalahan dengan menutup pintu rapat bagi Uighur yang hendak berlindung ke Turki, yang menjadikan mereka tak punya pilihan lain selain bertempur hingga mati, atau berupaya pulang ke Xinjiang dengan berbagai cara.

Menjelang dimulainya operasi militer di Idlib, pengetatan keamanan juga meningkat di Xinjiang. Hal ini merupakan sesuatu yang tak terelakkan, mengingat sebagian besar ‘jihadis’ – meski telah membawa anak dan istrinya ke Idlib, mereka masih memiliki hubungan kerabat di kampung halaman. Jangan sampai apa yang terjadi di Idlib justru menjadi bumerang di Xinjiang.

Neocon, tentunya, tak ingin tinggal diam dan menonton kekalahannya di Syria tanpa mengambil setitik keuntungan pun. Eskalasi media dan sentimen agama atas respon preventif China yang tergolong reaktif di Xinjiang merupakan opsi terbaik untuk memicu instabilitas di daerah kunci tersebut.

Setelah kegagalan menerobos China melalui Korea Utara, jika masyarakat Islam dan dunia kembali tersengat dengan umpan kali ini, pintu ke daratan China akan terbuka lebar, dan mimpi akan OBOR (One Belt One Road) akan sirna.

Di Xinjiang, menjadi muslim Uighur merupakan hal yang problematik. Diperlakukan secara kontras berbeda dengan saudara muslimnya beretnis Hui, diskrimnasi yang dialami etnis Uighur secara politik patut menjadi keprihatinan kita, dan wajib kita suarakan. Namun jangan terlena, China tidak sedang melancarkan perang pada Islam, namun pada sisi radikalnya, meski dengan cara yang cukup radikal pula.

Dalam wawancara dengan seorang petempur Uighur menyatakan, “Kami tak peduli bagaimana pertempurannya, atau siapa Assad. Kami hanya ingin belajar menggunakan senjata-senjata ini lalu kembali ke China.”

Graham Fuller, seorang agen CIA senior yang turut membidani insiden Iran-Contra; menjadi penjamin Fethullah Gulen di AS; yang juga hadir di Istanbul dalam kudeta gagal beberapa waktu lalu; dan yang juga pernah menulis buku perang filosofis “The Xinjiang Project” pada 1998, pernah menyatakan, “Kebijakan untuk membimbing evolusi Islam dan membantu mereka melawan musuh-musuh kita berjalan dengan luar biasa di Afghanistan melawan Uni Soviet.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa Uighur di Xinjiang bukanlah konflik pembantaian Islam sebagaiman yang framing di media sosial akhir-akhir ini. Kita harus mampu memilah berita serta tidak malas untuk bertanya dan tabayyun kepada para pihak agar tidak terjerumus pada konflik internal.

Kita juga harus sadar bahwa begitulah hebatnya media dalam membangun Framing, sehingga banyak yang terkompori dan akhirnya tanpa riset dan kajian meneriakkan suara sama dengan framing yang dibuat media.